Ketua Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan kenaikan upah
buruh tidak akan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan
kesejahteraan buruh. Sofjan juga menyayangkan rencana mogok kerja buruh pada 31 Oktober dan 1 November 2013. Menurut dia, hal itu bisa mengganggu iklim investasi.
"Mogok kerja memang hak serikat pekerja, namun yang tidak benar adalah mereka melakukan pemaksaan agar buruh yang lain juga turut serta dalam mogok kerja tersebut," katanya.
"Aparat pemerintah harus melakukan tindakan tegas untuk pabrik-pabrik yang terkena sweeping dan jika terus seperti ini, saya tidak tahu lagi berapa banyak lagi pabrik yang harus gulung tikar," tambah dia.
"Mogok kerja memang hak serikat pekerja, namun yang tidak benar adalah mereka melakukan pemaksaan agar buruh yang lain juga turut serta dalam mogok kerja tersebut," katanya.
"Aparat pemerintah harus melakukan tindakan tegas untuk pabrik-pabrik yang terkena sweeping dan jika terus seperti ini, saya tidak tahu lagi berapa banyak lagi pabrik yang harus gulung tikar," tambah dia.
(Antaranews, 30 Oktober 2013)
Masih ada kebebasan yang bertanggungjawab untuk menyuarakan pendapat dinegeri ini, bukan? Aku tidak memilih bungkam. Bisa saja ini menjadi tonggak sejarah lahirnya kebijakan baru yang entah bijak maupun cacat. Seperti biasa, negeri ini kalang kabut ketika muncul seorang (atau kelompok) yang menjadi pelopor atau katakanlah provokator. Beragam kepentingan pun dikorbankan. Pada akhirnya, negeri ini semakin tampak lucu saja.
Pagi tadi aku menemukan sebuah thread dikaskus yang bisa dilihat disini. Malam sebelumnya, aku membaca twit yang sangat beragam yang pro mengenai MOGOK untuk menuntut kenaikan upah buruh. Aku pun berkicau lumayan pedas mengenai hal itu.
Ah, rasanya tak penting kalau ku paparkan analisisku mengenai penolakanku terhadap kenaikan upah buruh ini. Sudah banyak orang, banyak media yang memaparkannya dengan perspektif yang berbeda-beda. Tidak saja terjadi di Ibu Kota Negara, aksi ini pun merambah hingga kota-kota kecil disekitarnya. Pabrik-pabrik sepi, positifnya kemacetan jalanan berkurang. Negatifnya, produktivitas pabrik anjlok sama sekali, hal ini tidak saja mengakibatkan kerugian bagi 'sang pengusaha' melainkan buruh itu sendiri. Tapi entah juga kalau kemudian para buruh digaji oleh sang provokator. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada kacau balaunya iklim investasi nasional. Kapan negara kita ini bangkitnya kalau terus menerus dirongrong seperti ini?!
Bagusnya lagi, jika upah buruh naik, otomatis perusahaan jadi lebih selektif menerima pegawai. Kemungkinan yang terjadi adalah perekrutan pegawai minimal strata 1. Banyaknya sarjana yang menganggur masih merupakan PR bagi pemerintah. Upaya meminimalisasi angka pengangguran ini terus digenjot dengan program wirausaha muda. Dimana-mana diadakan pelatihan, pembinaan, hingga pembiayaan usaha. Hal ini dikarenakan lulusan sarjana saat ini masih saja ada yang digaji Rp. 900.000, beberapa kawanku ada yang seperti itu. Gaji pertamaku sendiri Rp. 1.800.000 sebagai reporter untuk kelas perusahaan media massa terkemuka. Lalu bagaimana dengan perusahaan yang masih berkembang? Apalagi jika pengusahanya juga masih empot-empotan? Jika gaji buruh di ibu kota sampai Rp. 3,7 juta, masih adakah yang mau bekerja dan mengabdi kepada pengusaha kecil dengan 'upah kekeluargaan'? Aku juga pernah jadi buruh, digaji dan tunduk pada atasan serta aturan. Aku juga pernah beberapa kali merayakan mayday dan turun kejalan.
Kawan-kawanku juga banyak yang jadi buruh. Gaji awalnya sudah mencapai RP. 4.000.000. Apalagi buruh di pabrik swasta terkemuka atau usaha milik negara. Makmurlah mereka. Jadi yang menjadi masalah bukanlah setiap mayday ada penuntutan kenaikan upah. Atau seperti sekarang ini, masa-masanya kampanye politik dimana-mana jadi issue macam ini bisa saja diangkat dan dijadikan senjata. Kasihan yang nggak tahu apa-apa. Bahkan ada yang sampai bawa-bawa Balita-nya untuk ikut berdemo. Biasanya sih diupah oleh pihak tertentu. Kasihan sekali.
Kawan-kawanku juga banyak yang jadi buruh. Gaji awalnya sudah mencapai RP. 4.000.000. Apalagi buruh di pabrik swasta terkemuka atau usaha milik negara. Makmurlah mereka. Jadi yang menjadi masalah bukanlah setiap mayday ada penuntutan kenaikan upah. Atau seperti sekarang ini, masa-masanya kampanye politik dimana-mana jadi issue macam ini bisa saja diangkat dan dijadikan senjata. Kasihan yang nggak tahu apa-apa. Bahkan ada yang sampai bawa-bawa Balita-nya untuk ikut berdemo. Biasanya sih diupah oleh pihak tertentu. Kasihan sekali.
Kalau sudah demikian, apakah perusahaan tidak lebih baik beralih pada penggunaan teknologi modern yang hemat tenaga manusia daripada harus memaksakan diri memperjuangkan kegiatan perusahaan dengan padat karya? Tingkat urbanisasi menjadi lebih tinggi karena pencari kerja memburu pabrik atau perusahaan dilokasi yang UMP-nya tinggi. Disamping itu, angka pengangguran semakin melejit, pendidikan makin mahal. Ujung-ujung gepeng dan anak jalanan dan kejahatan merajalela. Hal ini terjadi karena semakin sulitnya mencari kerja yang baik dan halal.
Jika upah buruh di Jakarta Rp. 3,7 Juta, di Bandung Rp. 2,7 juta, kemudian banyak pengusaha yang mengurut kening setiap harinya. Saat ini saja (setelah kebijakan kenaikan upah buruh 2013) ada pabrik dari ibu kota yang pindah ke Jawa Tengah. Kebijakan perusahaan ini berdampak pada berkurangnya penduduk ibu kota yang awalnya menjadi pegawainya. Selain itu juga kemacetan lalu lintas juga berkurang. Jika perusahaan yang memindahkan usahanya kelokasi yang masih jarang penduduknya dan UMP-nya lebih murah semakin banyak, Jakarta akan lebih mudah diatur. Pemerataan ekonomi juga akan sampai kedaerah-daerah dengan perekrutan pegawai lokal dan peningkatan PAD tersebut.
Jika serikat buruh punya hitung-hitungan mengenai angka Rp. 3,7 juta, aku juga menuntut kenaikan gaji bapak dan ibuku. Mereka telah mengabdi sebagai guru SD didaerah yang cukup terpencil menurutku. Dengan infrastruktur jalan aspal yang rata (rusaknya), masih banyaknya anak-anak yang tidak bersekolah memilih pergi kesawah dan gubuk geribik reyot dan bocor masih juga dianggap surga. Bapak telah ditugaskan disana sejak tahun 1980, jauh sebelum aku lahir. Dengan berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer (karena ketiadaan angkutan umum hingga kini) untuk menemukan lokasi penugasannya, bapak terus bertahan hingga saat ini menjadi Kepala Sekolah. Ibu saya ditugaskan kelokasi tersebut sejak tahun 1985. Aku juga masih belum direncanakan kehadirannya oleh mereka.
Aku tidak akan bercerita mengenai nasib guru-guru yang lain, atau guru honorer yang digaji Rp. 400.000 setiap bulannya. Saya cukup bercerita mengenai pengalaman dikeluarga kami sendiri. Dengan 'derajat' sebagai anak Pak Guru dan Bu Guru di kampung, harusnya kehidupan kami standar rata-rata. Tapi apa daya, kesejahteraan kami baru diangkat perlahan sekitar tiga tahun atau empat tahun silam. Sejak saat itu, orang tuaku yang sudah beranjak tua dipusingkan dengan persyaratan dan tetek bengek untuk naik jabatan dan sertifikasi. Kurangnya pendidikan dan sulitnya akses teknologi dan pengetahuan membuat bapak, ibu, dan teman-temannya stress bukan kepalang.
Disisi lain, muridnya yang sudah beranjak remaja berbondong-bondong pergi ke Jakarta dan sekitarnya. Atau sesekali ada juga yang menjadi TKI keluar negeri berjuang sebagai pahlawan devisa. Beberapa tahun merantau, penampilan mereka sudah berubah, sudah lebih good looking. Mereka bukan lagi anak kampung yang berpendidikan rendah, merantau kekota dan menjadi buruh. Bukti kesajahteraan mereka terlihat dari ramainya mobil-mobil bernomor polisi B, A, F, atau D menjelang lebaran. Sebagai guru, orang tuaku tentu bangga pernah berperan mengajari mereka baca-tulis.
Bayanganku awalnya adalah mereka tinggal dikontrakan kumuh dikota besar. Persis seperti yang kulihat di televisi. Mereka hanya mendapai siksaan, penderitaan, dan keringatnya hanya dibalas dengan belas kasihan. Beberapa para pelaku urbanisasi memang hidup terlantar dikota besar, tapi buktinya banyak juga yang menjadi buruh dan telah sejahtera.
Belakangan aku menemukan bahwa, kesejahteraan mereka bukan saja dipicu oleh nominal gaji. Hal ini tentu terkait juga dengan pelayanan pemerintah agar mampu menyediakan fasilitas kesehatan murah, transportasi, juga perumahan sehat dengan kredit yang terjangkau. Aku paham bahwa gaji mereka sekarang dan dahulu tidak sesuai dengan tingkat inflasi. Dulu saya ingat sekali, saya pernah disuruh membeli beras sewaktu saya SD, harganya sekitar Rp. 900/kg. Sekarang saya sendiri membeli beras dengan harga rata-rata Rp. 9.500/kg (bukan beras organik). Maka tidak salah jika ada celetukan yang disablon di T-Shirt, sticker, bahkan sampai dibelakang bak truk "Piye, le? Kepenak jamanku tho?!" lengkap dengan gambar senyum sumringah Mbah Suharto.
Sekelebat terngiang diskusi di salah satu grup/forum penerima beasiswa sepertiku. Setelah lulus pendidikan, kami akan ditugaskan sebagai pengajar di Perguruan Tinggi Negeri di seantero negeri ini. Terlepas dari sudah punya kontrak mengajar dengan satu universitas atau belum, yang jelas proyeksi kedepan adalah bahwa kami akan ditempatkan sebagai dosen. Sebenarnya saya kurang tertarik untuk nimbrung diobrolan grup tersebut. Pasalnya, info yang ada selalu simpang siur, berubah-ubah, dan sumbernya berganti-ganti. Hal yang terpenting bagi saya adalah saya fokus kuliah dan ada yang membiayai saya kuliah. Meskipun biaya hidup saya masih juga disupport orang tua karena tidak bisa mengandalkan beasiswa semata.
Diskusi terakhir dari forum tersebut untuk calon dosen yang lulus tahun ini adalah bahwa mereka akan ditugaskan mengajar dengan kontrak n+1 (masa kuliah+1tahun pengabdian). Dalam satu tahun pertama, mereka akan digaji oleh departemen sebanyak Rp. 3000.000. Tahun kedua, baru dapat dipromosikan sebagai asisten ahli dan mendapatkan tunjangan. Tahun ketiga, akan diberikan pilihan apakah mengikuti sertifikasi dosen atau melanjutkan S3 (bagi yang baru S2).
Diskusi lain digrup yang sama menjelaskan bahwa telah ada informasi dari pihak yang berwenang bahwa departemen akan menjamin gaji dosen tersebut selama 6 bulan pertama LEBIH KURANG Rp. 4.000.000 (bisa saja kurang dari Rp. 3,7 juta, bukan?!) yang diambilkan dari anggaran tertentu. Lalu bagaimana nasibnya setelah itu? Belum dijelaskan secara lebih lanjut dan gamblang. Kemudian saya membaca dan berusaha memahami PP 37 tahun 2009 dan Permen nomor 84 tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tetap non PNS pada PTN dan dosen tetap pada PTS.
Sekelebat terngiang diskusi di salah satu grup/forum penerima beasiswa sepertiku. Setelah lulus pendidikan, kami akan ditugaskan sebagai pengajar di Perguruan Tinggi Negeri di seantero negeri ini. Terlepas dari sudah punya kontrak mengajar dengan satu universitas atau belum, yang jelas proyeksi kedepan adalah bahwa kami akan ditempatkan sebagai dosen. Sebenarnya saya kurang tertarik untuk nimbrung diobrolan grup tersebut. Pasalnya, info yang ada selalu simpang siur, berubah-ubah, dan sumbernya berganti-ganti. Hal yang terpenting bagi saya adalah saya fokus kuliah dan ada yang membiayai saya kuliah. Meskipun biaya hidup saya masih juga disupport orang tua karena tidak bisa mengandalkan beasiswa semata.
Diskusi terakhir dari forum tersebut untuk calon dosen yang lulus tahun ini adalah bahwa mereka akan ditugaskan mengajar dengan kontrak n+1 (masa kuliah+1tahun pengabdian). Dalam satu tahun pertama, mereka akan digaji oleh departemen sebanyak Rp. 3000.000. Tahun kedua, baru dapat dipromosikan sebagai asisten ahli dan mendapatkan tunjangan. Tahun ketiga, akan diberikan pilihan apakah mengikuti sertifikasi dosen atau melanjutkan S3 (bagi yang baru S2).
Diskusi lain digrup yang sama menjelaskan bahwa telah ada informasi dari pihak yang berwenang bahwa departemen akan menjamin gaji dosen tersebut selama 6 bulan pertama LEBIH KURANG Rp. 4.000.000 (bisa saja kurang dari Rp. 3,7 juta, bukan?!) yang diambilkan dari anggaran tertentu. Lalu bagaimana nasibnya setelah itu? Belum dijelaskan secara lebih lanjut dan gamblang. Kemudian saya membaca dan berusaha memahami PP 37 tahun 2009 dan Permen nomor 84 tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tetap non PNS pada PTN dan dosen tetap pada PTS.
Whatever!
Ah,
mungkin saya hanya paranoid belaka. Tidak tahu apakah para pengatur
negeri ini sudah menemukan metode-metode untuk manajemen negeri dengan
cara demikian. Saya sebagai wong cilik ya manut saja.
Catatanku adalah bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak pernah puas. kebutuhan hidup itu selalu dinamis, bukan statis. Kebutuhan selalu berubah dan menuntut untuk selalu naik, bukan turun. Sejatinya kita sama-sama mengharapkan kesejahteraan hidup masing-masing. Semua itu harus dipikirkan selayaknya kita memikirkan nasib orang lain dan orang lain pun memikirkan nasib kita.
Catatanku adalah bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak pernah puas. kebutuhan hidup itu selalu dinamis, bukan statis. Kebutuhan selalu berubah dan menuntut untuk selalu naik, bukan turun. Sejatinya kita sama-sama mengharapkan kesejahteraan hidup masing-masing. Semua itu harus dipikirkan selayaknya kita memikirkan nasib orang lain dan orang lain pun memikirkan nasib kita.
Seperti tidak mau kalah dari para buruh, aku juga mengeluarkan tuntutan kenaikan nominal beasiswa diluar SPP dan kebutuhan penelitian dengan rincian sebagai berikut:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jadi, total yang harusnya aku terima setiap bulannya adalah sebesar Rp. 9.734.200
Matilah kau!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments
Terimakasih telah berkunjung, silakan tinggalkan komentar, ya>.<